MotoGP akan kembali ke Mandalika pada tanggal 27-29 September, namun sat🦄u bulan jelang penyelenggaraan muncul keraguan karena alasan finansial.

Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat NTB mengaku kesulitan untuk memenuhi bꦕiaya 🅰hosting fee yang dibebankan ke daerah tersebut.

Dorna sendiri meminta hosting fee sekitar Rp 231,3 miliar (setara 12,8 Juta Euro) untu♔k menggelar balapan MotoGP di Mandalika.

Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Sekertariat Daerah (Setda) III NTB Wirawan Ahmad kepada , yang mengatakꦺan bahwa anggaran hosting fee untuk M✃otoGP di Mandalika terlalu besar untuk dibebankan ke daerah.

Ketidaksanggupan Pemda NTB ini juga dikarena🌊kan alokasi ꧙dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga digunakan untuk keperluan lain.

"Karena anggaran 230 Miliar itu adalah anggaran yang sangat besar bagi daerah, dan kami yakin [pemerintah pusat] juga memahami karena APBD provinsi NTB ini juga dievaluasi oleh pemerintah pusat. Jika ada alokasi yang besar untuk s🍬uatu event, akan menggangu juga kebijakan pusat," jelas🧸nya.

Pada dua gelaran MotoGP In🎶donesia sebelumnya, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terlibat dalam pengurusan hosting fee.

Untuk gelaran p𓆏ertama pada tahun 2022, Pemerintah Pusat melalui Kemenparekraf membayar 100% hosting fee. Sementara di 2023, pemerintah NTB mendapat suntikan dana Rp 78,8 Miliar dari Kemenparekraf dalam bentuk Sponsorship "Wonderful Indonesia".

Balapan 🅷terakhir di Mandalika jadi salah satu momen yang menentukan pertarungan gelar musim 2023, di mana Jorge Martin terjatuh saat memimpin Grand Prix yan⛦g dimenangi oleh Francesco Bagnaia.